Keuangan Limbung, PTPP Masih ‘Sakit Keras’

foto : www.pt-pp.com

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PTPP sudah tidak ‘sakit’ lagi. Namun, data menunjukkan sebaliknya.

Erick mengakui sejumlah BUMN Karya, termasuk PP, mencatatkan kinerja buruk dalam beberapa tahun terakhir. Memburuknya kinerja diawali oleh banyaknya penugasan pemerintah dalam membangun infrastruktur di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Demi memenuhi tugas tersebut, BUMN Karya terpaksa menambah modal, termasuk dengan menambah pinjaman. Tumpukan pinjaman demi pinjaman ini membuat keuangan perusahan ‘sakit’ karena membengkaknya beban utang hingga bunga utang.

“BUMN PP udah sehat. Itulah kenapa Pak Wamen Tiko (Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wirjoatmojo) sekarang sedang bekerja keras untuk mencoba merestrukturisasi secara total,” ujar Erick, bulan lalu.

Delapan tahun menjadi salah satu motor pembangunan infrastruktur, PT PP masih berjuang keras mengurangi sejumlah utang dan kewajiban.

Merujuk Refinitiv, total liabilitas perusahaan per akhir 2022 tercatat Rp 42,79 triliun. Angka tersebut naik tipis 3,75% dibandingkan 2021 tetapi sudah melesat 23,5% dibandingkan 2018 atau dalam lima tahun terakhir.

Total utang berbunga PT PP tercatat Rp 20,62 triliun per akhir 2022. Jumlah tersebut meningkat 4,93% dibandingkan 2021 yang tercatat Rp 19,65 triliun.

Kenaikan total debt ini terbilang kecil bila dibandingkan historisnya dalam sembilan tahun sebelumnya. Rata-rata total debt sepanjang 2014-2022 melesat 29,3%.

Total utang berbunga PTPP pada akhir 2014 atau sebelum Jokowi menggalakkan utang infrastruktur tercatat Rp 3,10 triliun. Artinya, utang tersebut sudah melonjak 571%.

Utang pun kini menjadi modal modal utama perusahaan. Tidak heran kemudian jika struktur permodalan PTPP sangat bergantung kepada utang bank ataupun obligasi.
PTPP kini lebih kerap menerbitkan obligasi baru untuk membayar utang lama dibandingkan untuk ekspansi bisnisnya.

PTPP memang sempat mendapatkan dana segar melalui rights issue senilai Rp 4,41 triliun serta mendapat suntikan modal dari pemerintah senilai Rp 2,25 triliun pada 2016. Selebihnya, mereka mengandalkan utang.

Laporan Tahunan 2022 menunjukkan utang bank jangka pendek per akhir 2022 tercatat Rp 5,3 triliun. Padahal, lima tahun lalu masih tercatat Rp 2,47 triliun.
Namun, angkanya sudah turun dibandingkan per akhir 2021 yang tercatat Rp 6,58 triliun.

Utang obligasi juga sudah melandai dari Rp 5,7 triliun pada 2021 menjadi Rp 4 triliun pada akhir tahun lalu.

Utang obligasi mulai meloncat pada 2018. Pada tahun tersebut, utang obligasi tumbuh 234,9% menjadi Rp 3,01 triliun dari Rp 898 miliar pada 2020.

Bila utang non-bank dan obligasi mulai melandai, utang non-perusahaan dari pihak berelasi melambung 765,2% per akhir 2022 menjadi Rp 614,3 miliar.

Untuk mengukur kemampuan PT PP membayar utangnya, perlu dilihat dari tenor utangnya. Kemampuan membayar utang jangka pendek bisa dilihat dari rasio likuiditas seperti rasio kas dan kas lancar.

Rasio kas perusahaan terus anjlok dari 59,4% pada 2016  kini menjadi 21,06%.

Kabar positif setidaknya datang dari rasio lancar yang tercatat 121,03% pada 2022. Angkanya lebih baik dibandingkan pada 2021 yang tercatat 111,9%.
Namun, tetap jauh lebih kecil dibandingkan pada 2018 yakni 141%.

Kemampuan PT PP dalam melunasi utang jangka panjang bisa dilihat dari rasio total kewajiban terhadap aset (debt to assets ratio), hingga rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio/DER).

DER  PT PP tercatat 288,72%% per akhir 2022, melonjak dibandingkan 2018 yang tercacat 222,08%.

Semakin besar DER menunjukkan tingginya ketergantungan sebuah perusahaan DER dengan utang. Semakin tinggi DER juga mencerminkan semakin tinggi beban perusahaan dalam membayar beban bunga.

DER dengan level hampir 3% ini sudah masuk medium to high bagi emiten konstruksi.

Rasio liability atau kewajiban terhadap ekuitas terus merangkak naik dari 2,99 menjadi 3,84 pada 2022.

Rasio utang terhadap asset (debt to assets ratio/DAR) juga semakin meningkat dari 68,95% pada 2018 menjadi 74,27%.

DAR menggambarkan jumlah aset yang mesti dibiayai utang. Semakin tinggi DAR menggambarkan makin besarnya risiko perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka panjang, termasuk bunga utang.

Kontrak-kontrak baru diharapkan bisa menjadi dana segar untuk mengurangi beban utang.

PTPP sempat membukukan kontrak jumbo pada 2018 senilai Rp 43,49 triliun. Angkanya kemudian terjun bebas menjadi Rp 21,34 triliun.

Kontrak berkurang karena pemerintah mengurangi pembangunan infrastruktur demi menambah anggaran penanganan Covid-19. Terbatasnya mobilitas serta pembatasan kegiatan membuat aktivitas pembangunan infrastruktur jauh berkurang setelah pandemi.

Kontrak baru mulai meningkat lagi tahun lalu sebesar Rp 31,19 triliun.

Di antara kontrak besar yang pernah dimenangkan PTPP adalah  pengelolaan proyek Jalan Tol bagian Depok-Antasari, pembangunan proyek Jalan Tol Tol Cisumdawu, dan  Stadion Tenggarong (Kalimantan Timur).

Bandara Ujung Pandang, Makassar Ujung Pandang,  Bandara Ngurah Rai (Bali), Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, dan Pertamina proyek Pertamina Mandalika International Street Circuit.

Pt PP kini juga mengandalkan proyek infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN).

Perseroan telah mengantongi kontrak proyek yang cukup besar pada segmen gedung, infrastruktur, maupun engineering-procurement-construction (EPC) untuk 2023. Dari kontrak baru sebesar Rp 31 triliun yang diperoleh pada 2022, PTPP masih akan melakukan produksi pada 2023 sampai 2024.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*